Proses Perumusan Pancasila

Pendahuluan:
 
Belanda Takluk Kepada Jepang 8  Maret 1942.  Jepang Takluk Kepada Sekutu.  Paska Kekalahan Jepang Atas Sekutu. Jepang akan memberikan kemerdekaan  kepada Indonesia , Jepang akan membantu Indonesia melawan sekutu
 
Pembentukan BPUPKI 1 Maret 1945, 28 April 1945,
Ketua: dr. Radjiman Wedyodiningrat
Wakil: Ichibangagese Yosio
Sekretaris: RP. Soeroso
Anggota:  63 Orang
 
Denga Tugas: Membuat Rancangan Dasar Negara, Membuat Rancangan Undang-Undang Dasar
 
 Masa Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei– 1 Juni 1945)
 membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka
 Beberapa Rumusan yang Muncul
 

      Pancasila Menurut Mr. Moh Yamin, yang disampaikan di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945:

  Peri Kebangsaan
  Peri Kemanusiaan
  Peri ke-Tuhanan
  Peri Kerakyatan
  Kesejahteraan Rakyat
 

Mr. Supomo
   Persatuan
  Kekeluargaan
   Keseimbangan lahir dan batin
  Musyawarah
  Keadilan sosial  
 
 Pancasila Menurut Ir. Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Sidang BPUPKI 
 žNasionalisme/Kebangsaan Indonesia
žInternasionalisme/peri-kemanusiaan
žMufakat/demokrasi
žKesejahteraan sosial
Ketuhanan dan kebudayaan 
 

Soekarno mengusulkan ke 5 sila tersebut dapat    diperas menjadi Trisila yaitu:

1.Sosio nasional: Nasionalisme dan Internasionalisme
2.Sosio Demokrasi: Demokrasi dengan Kesejahteraan rakyat
3.Ketuhanan Yang Maha Esa 
 
Trisila yang disampaikan oleh Ir. Soekarno masih bisa diperas lagi menjadi Ekasila yakni Gotong Royong 
 
Masa Persidangan Kedua (10-16 Juli 1945)
 Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal, BPUPKI akan reses (istirahat) satu bulan  penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan sembilan orang sehingga disebut Panitia Sembilan.
 
 Panitia Sembilan bekerja keras sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Moh. Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter 
 
Yakni:

žKetuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
žKemanusiaan yang adil dan beradab
žPersatuan Indonesia
žKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
žKeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
 
Dengan disahkannya Piagam Jakarta, apakah persoalan perumusan dasar Negara sudah selesai?
 
    sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemui Moh Hatta. Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambule, di belakang kata KETUHANAN yang berbunyi 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan.
        Usul ini oleh Muh. Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, akhirnya kalimat dibelakang kata KETUHANAN 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' di coret dan diganti dengan 'Yang Maha Esa', sebagai mana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yakni:

Fungsi Uatama Pancasila
 
A.Pancasila sebagai dasar Negara
      Suatu bangsa tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa ada suatu dasar negra yang kuat dan tidak akan mengetahui kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar  Negara suatu Negara tidak akan terombanng- ambinng dalam menghadapi suatau permasalahan yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.  Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah Negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan.
 
B.Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

             Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Sebagaimana yang ditujukan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1979, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kita.
           Dengan demikian, pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga harus berdasarkan pada Bhineka Tunggal Ika yang merupakan asas  pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.
 
C.Pancasila Sebagai Ideologi Negara

                Dalam kehidupan sehari-hari istilah ideologi umumnya digunakan sebagai pengertian pedoman hidup baik dalam berpikir maupun bertindak. Pancasila adalah ideologi Negara yaitu gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia bukan ideologi milik Negara atau rezim tertentu. Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar Negara kesatuan republik Indonesia Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan  budaya yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indo nesia  bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.
 
D. Pancasila sebagai Sumber dari Segala  Sumber Hukum
         Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan kaidah hukum Negara yang secara konstitusional mengatur Negara beserta seluruh unsur-unsurnya. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
 

Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok  pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, serta hukum positif lainnya. Secara yuridis-konstitusional, pancasila adalah dasar Negara yang di gunakan sebagai dasar mengatur atau menyelenggrakan pemerintahan Negara.
 

Makna yang Terkandung Dalam Sila Pancasila
 
1.Ketuhanan Yang Maha Esa
žBangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
žManusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
žMengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
žMembina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
 
 2. Kemanusiaan Yang Adil dan
       Beradab 
 žMengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
žMengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
žMengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 

 3. Persatuan Indonesia 
žMampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
žSanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
žMengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
žMengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
žMemelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
ž